Lancôme kini Hadir di Pusat Perbelanjaan Beachwalk Bali

Lancome butik kini hadir di Bali, Indonesia persisnya di Pusat Perbelanjaan Beachwalk, Kuta.

Lancome butik tak hanya tempat berbelanja namun lebih dari itu, di sini pengunjung dapat bermain, berbagi dan belajar lebih banyak tentang kecantikan dan lebih banyak lagi tentang Lancôme itu sendiri.

Lancome butik pengunjung dapat menemukan produk baru, menemukan kebahagiaan serta pengunjung akan disambut dengan pelayanan bak seorang raja.

“Kami mengundang Anda untuk diberdayakan, untuk merasa percaya diri, untuk menjadi bahagia, dan untuk membantu kami menciptakan dunia yang berkelanjutan dan lebih bahagia,” ucap salah seorang owner.

Terletak di Pusat Perbelanjaan Beachwalk unit L1 # F-25B, butik ini dibagi menjadi tiga katagori, perawatan kulit, tata rias, dan pewangi.

Dengan luas total 71 meter persegi, butik Lancome Bali merupakan terbesar di Indonesia. “Kami menyebutnya 2020 Maison Look, dengan masing-masing ruang mewujudkan salah satu nilai merek Lancôme,” ucapnya.

Area Perawatan Kulit

Perawatan kulit Lancome ditampilkan di meja berbagi perawatan kulit dan bar perawatan kulit, sehingga semua orang dapat memiliki pengalaman nyata pada produk Lancome ini.

“Ahli kecantikan kami juga akan siap untuk memeriksa dan menganalisis kondisi kulit Anda, sehingga kami dapat menentukan perawatan kulit yang paling cocok untuk pelanggan kami,” terangnya.

Area Rias

Tata rias Lancôme ditampilkan di meja berbagi dan rias rias sehingga semua orang dapat menjelajahi waktu luang mereka.

Area Parfum

Wewangian atau parfum Lancôme ditampilkan di bar wewangian.

Jasa

Lebih dari 70 tahun pengalaman, Lancôme telah mampu mengidentifikasi teknik-teknik pijatan terbaik di dunia dari Timur dan Barat.

“Kami tahu betapa istimewanya pelanggan kami, itulah sebabnya Lancôme selalu memberikan perawatan terbaik bagi pelanggan kami. Mari kita mengalami layanan terbaik di butik kami,” jelasnya.

Youthful Radiant Massage, rasakan layanan untuk mendapatkan kulit yang tampak muda, yang akan membuat kulit lebih lembut, lebih halus, lebih terhidrasi dan bercahaya.

Absolue Revitalizing Hand Massage, rasakan pijatan tangan yang paling rileks dengan krim Absolue. Biarkan tangan Anda terhidrasi, tenang dan halus.

Absolue Regenerating & Illuminating Ritual for Face untuk merangsang regenerasi kulit. Kulit disegarkan, direhidrasi, dan dipelihara.

Make-Up Touch Up, untuk semua pecinta make-up, Lancome menyediakan layanan untuk menciptakan tampilan kecantikan yang diinginkan dan menemukan tips dan trik aplikasi menggunakan produk ini.

Ruang Konsultasi Pribadi Absolue

juga dengan senang hati memberi tahu pengunjung salah satu hal yang membuat butik pertama Lancome ini begitu istimewa adalah hadirnya Ruang Konsultasi Pribadi Absolue pertama di Indonesia.

New Maison Look pertama di Indonesia, dengan bar penemuan baru dan tabel penemuan baru.

Di sini, para pengunjung dapat memperoleh layanan Absolue khas Lancome menggunakan teknik triple T (Tebal, Tipis, dan Tebal) untuk meregenerasi kulit dan mendapatkan kulit bercahaya.

DPR Dorong Bentuk Pansus Mafia Kartel Nikel

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Munculnya godfather atau mafia yang mengatur harga nikel terus mencuat ke permukaan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan dugaan permainan kartel perdagangan nikel.

Angota DPR RI, MH Said Abdullah menjelaskan Pansus ini dibentuk guna memberantas para mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia
“Saya mendengar, ada godfather di bisnis nikel ini. Ini tidak sehat. Dan mari kita babat sampai ke akar-akarnya,” ujar Said di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Menurut Said, bisnis nikel saat ini sangat tidak sehat lantaran dimonopoli segelentir pengusaha. Para pengusaha kakap ini memberi upeti kepada penguasa. Sementara pengusaha kecil yang berbinis nikel ini dipinggirkan.
Karena itu, Said meminta pemerintah bertindak tegas kepada “mafia” yang diduga menguasai proses tata niaga nikel di Indonesia.

Saat ini terang Said, pelarangan ekspor nikel berpotensi menelantarkan 26 smelter yang masih dalam proses pembangunan. Hal itu lantaran pemilik smelter dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah.
“Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian,” tandasnya.

Dengan begitu, lanjut dia, kondisi tersebut yang menguatkan potensi adanya mafia nikel yang bermain. “Ini sudah pasti mematikan pengusaha local,” ulasnya.

Salah satu modus operandi yang dilakukan mafia nikel melalui surveyor-surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter.

Dalam proses itu, pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy
“Jika ada persoalan hasil lab maka kedua belah pihak menjuk pihak 3. Nah posisi penambang nikel tambah hancur karena kalau sudah barang sampai di tempat tujuan dan akan balik perlu biasa besar sekali. Apalagi, pihak ke 3 itu pasti pembeli alias smelter yang akan melakukan survei ,” jelasnya.

Menurut Said, biang kerok lahirnya kartel nikel ini muncul sejak terbitnya regulasi Permen ESDM 25/2019 tentang pelarangan ekspor nikel yang sebenarnya jatuh pada 2022. Namun Permen ini dianulir dengan terbitnya Permen ESDM 11/2019 yang menyebutkan pelarangan ini menjadi pada 2020.

Sikap inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hokum bagi pelaku usaha. Sebab, aturan baru ini mengharuskan pelaku usaha mengubah rencana bisnisnya, dari awalnya tahun 2022, sekarang menjadi 2020.

“Saya menduga, Permen ini hasil kongkalikong antara oknum pejabat ESDM dengan oknum pengusaha,” jelasnya.
Said menilai Permen ini ibarat hantu yang tiba-tiba keluar tanpa proses.

Hal ini mengkonfirmasikan adanya dugaan praktik KKN yang dilakukan pejabat di lingkungan ESDM dibalik terbitnya Permen ini.
“Permen ini pintu masuk terjadinya kejahatan kartel yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya pajak Negara,” jelasnya.

Karena itu, Said mendesak Kementerian ESDM mencabut Permen tersebut. Pasalnya, Permen itu hanya menguntungkan segelintir pengusaha smelter besar.
“Sudah jelas-jelas ketentuan ini dibuat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, yakni perusahaan besar. Jadi, harus dicabut,” ujarnya.

Said mengatakan terbitnya Permen ESDM 11/2019 tersebut pelarangan ini menjadi pada 2020 berimplikasi pada sisi kepastian hukum baik pada pertambangan atau end user-nya.

Hal ini akan berdampak terhadap pelemahan ekonomi nasional. “Ini akan jadi problematik konsistensi kebijakan pemerintah. Saya juga minta kepada Bakamla menghentikan upaya mensubordinasi tugas bea cukai dilapangan,” terangnya.

Duga Ada Mafia, PDIP Dorong Pembentukan Pansus Kartel Nikel

Munculnya mafia yang mengatur harga nikel terus mencuat ke permukaan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengorek dugaan permainan dalam perdagangan nikel.
Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah menjelaskan pansus ini diperlukan guna memberantas para mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia.

“Saya mendengar, ada godfather di bisnis nikel ini. Ini tidak sehat. Dan mari kita babat sampai ke akar-akarnya,” ujar Said di Jakarta, Jumat (29/11).

Menurutnya, bisnis nikel saat ini sangat tidak sehat lantaran dimonopoli segelentir pengusaha. Diduga, para pengusaha kakap ini memberi upeti kepada penguasa.

Sementara pengusaha kecil yang berbinis nikel dipinggirkan. Karena itu, Said meminta pemerintah bertindak tegas kepada mafia yang diduga menguasai proses tata niaga nikel di Indonesia.

Saat ini, dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan ini, pelarangan ekspor nikel berpotensi menelantarkan 26 smelter yang masih dalam proses pembangunan.

Hal itu lantaran pemilik smelter dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah.

“Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian,” katanya.

Dengan begitu, ditambahkan legislator Madura ini, kondisi tersebut yang menguatkan potensi adanya mafia nikel yang bermain.

“Ini sudah pasti mematikan pengusaha lokal,” demikian Said. 

Kembali Beraksi di Depan Gedung DPR/ MPR, Mahasiswa Minta Pemerintah Membersihkan Proses Tata Niaga Nikel di Indonesia

Jakarta, Laras Post – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (28/11/2019) siang.
Tuntutan mahasiswa tetap sama yakni meminta pemerintah agar segera membersihkan proses tata niaga nikel di Indonesia yang diduga kuat tengah dikuasai oleh kartel/mafia.  Salah satu modus yang dilakukan kartel/mafia nikel melalui surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter.
Dalam proses itu, pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait pelarangan ekspor biji nikel yang dinilai sarat akan kolusi, korupsi, dan nepotisme serta berpotensi merugikan negara dan penambang lokal hingga triliunan rupiah.
Rahmat Pakaya dalam orasinya menyampaikan bahwa pelarangan ekspor nikel akan menelantarkan 26 smelter yang masih dari proses pembangunan, karena pemilik smelter berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah <1,7%.  Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan smelter.  “Jangan siksa anak bangsa sendiri demi kepentingan asing,” ujar Rahmat.
Menurutnya, kondisi ini akan melanggengkan mafia/kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel.  Penetapan ‘harga kesepakatan’ biji nikel USD 27-30/WMT yang disampaikan Kepala BKPM patut diduga merupakan titipan dari pemilik smelter asing.  Selama ini smelter berada di zona nyaman dengan mudah membeli bijih nikel kadar >1,8% dengan harga sangat murah di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85.
Koordinator lapangan Dony Manurung menyebutkan bahwa hari ini sudah yang ke 7 kalinya mereka turun aksi dan sudah sempat diterima beraudiensi dengan pihak DPR, namun hingga saat ini belum ada tindakan jelas dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.
“Hari ini merupakan aksi yang ke 7, minggu lalu ada sekitar 1000 mahasiswa datang ke tempat ini dan sempat diterima perwakilanya oleh DPR, namun hingga saat ini belum ada langkah nyata dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan kami,” cetusnya.
Dony mengatakan, salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta DPR untuk segera membentuk Pansus untuk memberantas para kartel/mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Ind0onesia, meminta Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan investigasi terkait banyaknya pekerja asing asing asal Tiongkok melebihi jumlah pekerja lokal, serta meminta KPK untuk menyelidiki kebijakan kepala BKPM terkait pelarangan ekspor biji nikel.
“Kemarin kami sudah diterima pak Rusda Mahmud dari Komisi VII, katanya mau dukung kami, tapi saat ini belum terlihat langkah kongkrit dari pihak DPR untuk membentuk Pansus yang kami minta,” ungkap Dony. (wn)

Keras! Jokowi Akan ‘Ganggu’ yang Masih Doyan Impor Minyak

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang selama ini masih senang mengimpor minyak dan gas (migas). Padahal, kegiatan tersebut menjadi penyebab neraca dagang tekor dan defisit transaksi berjalan.

Bahkan, Jokowi siap menindak setiap orang yang ingin ‘mengganggu’ program mandatori biodiesel, karena mampu mengurangi impor minyak.

“Bapak ibu tahu semuanya, ada yang tidak mau diganggu impornya baik minyak maupun LPG, ini mau saya ganggu,” kata Jokowi saat acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2019 di Artpreneur Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Saat ini pemerintah sudah menjalankan program B20 yang berasal dari kelapa sawit. Pada awal Januari 2020, program tersebut ditingkatkan menjadi B30 dan pada akhirnya nanti menjadi B100.

Dengan adanya program tersebut, maka produk minyak kelapa sawit Indonesia tidak perlu takut diganggu kampanye hitam di Eropa.

“Sehingga urusan neraca perdagangan dan transaksi berjalan kita jadi lebih baik. Kenapa tidak dikerjakan? karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang, yang sudah saya sampaikan kalau ada yang mau ganggu, pasti akan saya gigit orang itu. Nggak akan selesai kalau masalah ini tidak kita selesaikan,” jelas dia.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta kepada seluruh pejabat negara untuk menyusun strategi bisnis Indonesia ke depan. Salah satu bisnis yang perlu dirancang dari sekarang adalah nikel. Di mana, komoditas ini bisa diproduksi sebagai bahan baku lithium baterai untuk mobil listrik.

“Ini harus diatur sehingga kita bisa menjadi pemain besar produksi mobil listrik dunia. Ini akan besar-besaran diproduksi karena orang tidak senang gunakan energi fosil. Strategi itu harus didesain dari sekarang. Kita punya kekuatan itu kenapa tidak dikerjakan,” ungkap dia.

DPR RI Dianggap Tak Bertindak , Ribuan Mahasiswa Kembali Lakukan Aksi

Hariannasional.com, Jakarta – Tututan terhadap pemerintah agar segera membersihkan proses tata niaga nikel di Indonesia yang diduga kuat tengah dikuasai oleh kartel atau mafia Kembali di gelar ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia di depan gedung DPR/MPR.

Dalam orasi yang di sampaikan Rahmat Pakaya bahwa pelarangan ekspor nikel tentunya akan menelantarkan 26 smelter yang masih dari proses pembangunan, karena pemilik smelter berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah <1,7%. “Pemerintah saat ini belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan smelter”,tegasnya Saat menyampaikan orasi di depan gedung DPR RI Jakarta, (28/11/5019). Bahkan Ia juga menyinggung untuk tidakmenyiksa anak bangsa sendiri demi kepentingan asing. “Kondisi ini akan melanggengkan mafia kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel”,ujar Rahmat. Menurutnya Salah satu modus yang dilakukan kartel/mafia nikel melalui surveyor surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter. “Dalam proses traksaksi , pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy. Dengan demikian lanjut Rahmat, Kondisi ini akan melanggengkan mafia atau kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel. “Dan perlu diketahui , Penetapan “harga kesepakatan” bijih nikel USD 27-30/WMT yang disampaikan Kepala BKPM patut diduga merupakan titipan dari pemilik smelter asing”,katanya. Menurutnya aelama ini smelter berada di zona nyaman dengan mudah membeli bijih nikel kadar >1,8% dengan harga sangat murah di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85.

Sementara Dony Manurung , Koordinator lapangan sampai saat ini sudah yang ke 7 kalinya mereka turun aksi dan sudah sempat diterima beraudiensi dengan pihak DPR.

“Hingga saat ini, Anggota DPR RI belum melakukan tindakan apapun dalam merespon tuntutan yang kami sampaikan dan kami juga meminta untuk segera membentuk PANSUS guna memberantas para kartel atau mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia”,ungkap Dony.

Banyaknya pekerja asing asal Tiongkok pun menjadi tuntutan para mahasiswa untuk segera dilakukan investigasi oleh Kementrian Tenaga Kerja yang dianggap telah melebihi jumlah pekerja lokal dan mendorong KPK untuk melakukan penyelidikan mendalam atas kebijakan pelarangan ekspor biji nikel oleh BKPM.(Al)

Terkait Larangan Ekspor Bijih Nikel, Mahasiswa Kembali Demo di DPR/ MPR

KBRN, Jakarta: Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia kembali melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Para mahasiswa yang hadir menuntut pemerintah untuk segera membersihkan proses tata niaga nikel di Indonesia yang diduga kuat tengah dikuasai oleh kartel/mafia.

Salah satu modus yang dilakukan kartel/mafia nikel adalah melalui surveyor surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter. Dalam proses itu, pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy.

Selain itu, para mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait pelarangan ekspor bijih nikel yang dinilai sarat akan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta berpotensi merugikan negara dan penambang lokal hingga triliunan rupiah.

Juru bicara aksi, Rahmat Pakaya, dalam orasinya menyatakan bahwa pelarangan ekspor nikel akan menelantarkan 26 smelter yang masih dari proses pembangunan, karena pemilik smelter berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah <1,7%.

“Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan smelter. Jangan siksa anak bangsa sendiri demi kepentingan asing,” ujar Rahmat.

Kondisi ini, lanjutnya, akan melanggengkan mafia/kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel. “Penetapan “harga kesepakatan” bijih nikel USD 27-30/WMT yang disampaikan Kepala BKPM patut diduga merupakan titipan dari pemilik smelter asing,” katanya.

Menurutnya, selama ini smelter berada di zona nyaman dengan mudah membeli bijih nikel kadar >1,8% dengan harga sangat murah di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85.

Sementara, koordinator lapangan Dony Manurung menyebutkan bahwa hari ini sudah yang ke 7 kalinya mereka turun aksi dan sudah sempat diterima beraudiensi dengan pihak DPR, namun hingga saat ini belum ada tindakan jelas dari DPR.

“Kami meminta DPR agar segera membentuk Pansus untuk memberantas para kartel/mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia, dan kami meminta Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan investigasi terkait banyaknya pekerja asing asal Tiongkok yang melebihi jumlah pekerja lokal, serta meminta KPK untuk menyelidiki kebijakan kepala BKPM terkait pelarangan ekspor bijih nikel,” pungkasnya.

Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel, Mahasiswa Kembali Datangi Gedung DPR

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Kamis siang (28/11).

Mahasiswa masih menuntut pemerintah segera membersihkan proses tata niaga nikel di Indonesia yang diduga kuat dikuasai oleh kartel/mafia.

Salah satu modus yang dilakukan kartel/mafia nikel melalui sejumlah surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter.

Dalam proses itu, pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy.

Selain itu, pengunjuk rasa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait pelarangan ekspor bijih nikel yang diduga sarat KKN.

Orator aksi Rahmat Pakaya menyampaikan bahwa pelarangan ekspor nikel akan menelantarkan 26 smelter yang masih dari proses pembangunan. Karena pemilik smelter berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah <1,7%.

Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan smelter.

Jangan siksa anak bangsa sendiri demi kepentingan asing,” kata Rahmat.

Kata Rahmat, kondisi ini akan melanggengkan mafia/kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel.

Penetapan harga kesepakatan” bijih nikel USD 27-30/WMT yang disampaikan Kepala BKPM patut diduga merupakan titipan dari pemilik smelter asing. Selama ini smelter berada di zona nyaman dengan mudah membeli bijih nikel kadar >1,8% dengan harga sangat murah di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85.

Koordinator lapangan Dony Manurung mengatakan, salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta DPR untuk segera membentuk Pansus pemberantasan kartel/mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia.

“Kami juga meminta Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan investigasi terkait banyaknya pekerja asing asing asal Tiongkok yang melebihi jumlah pekerja lokal, serta meminta KPK untuk menyelidiki kebijakan kepala BKPM terkait pelarangan ekspor bijih nikel,” pungkas Dony.[dod]

Menduga ada Mafia Bijih Nikel, Ratusan Mahasiswa Demo Gedung DPR

MONITOR, Jakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Kamis (28/11) siang.

Para demonstran meminta agar pemerintah bertindak tegas kepada “mafia” yang diduga menguasai proses tata niaga nikel di Indonesia.

Salah seorang orator, Rahmat Pakaya dalam orasinya menyampakan, saat ini pelarangan ekspor nikel berpotensi menelantarkan 26 smelter yang masih dalam proses pembangunan, hal itu lantaran pemilik smelter dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah.

“Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian,” tandas Rahmat Pakaya.

Dengan begitu, lanjut dia, kondisi tersebut yang menguatkan potensi adanya mafia nikel yang bermain.

Koordinator Lapangan aksi tersebut, Dony Manurung menambahkan, kali ini sudah yang ke-7 kalinya mereka turun aksi dan sempat beraudiensi dengan DPR, namun hingga saat ini pihaknya mengaku belum ada tindak lanjut dari DPR.

“Hari ini merupakan aksi yang ke 7, minggu lalu ada sekitar 1000 mahasiswa datang ke tempat ini dan sempat diterima perwakilanya oleh DPR, namun hingga saat ini belum ada langkah nyata dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan kami,”ungkapnya.

Dony menegaskan, salah satu tuntutan yang pernah ia sampaikan ke DPR yakni segera membentuk Pansus pemberantasa mafia tata niaga ekspor nikel di Indonesia.

“Kemarin kami sudah diterima sama pak Rusda Mahmud dari komisi VII, katanya mau dukung kami, tapi saat ini belum terlihat langkah kongkrit dari pihak DPR untuk membentuk PANSUS yang kami minta”pungkas Dony.

Larangan Ekspor Bijih Nikel, Mahasiswa Kembali Demo Gedung DPR RI

LampuHijau.co.id – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia kembali melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR Kamis (28/11/2019).

Para mahasiswa yang hadir masih menuntut hal yang sama. Yakni meminta pemerintah agar segera membersihkan proses tata niaga nikel di Indonesia, yang diduga kuat tengah dikuasai kartel atau mafia.

Salah satu modus yang dilakukan kartel/mafia nikel melalui surveyor-surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter.  Dalam proses itu, pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service dan Anindy.

Selain itu, para mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait pelarangan ekspor bijih nikel yang dinilai sarat akan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Serta berpotensi merugikan negara dan penambang lokal hingga triliunan rupiah.

Rahmat Pakaya dalam orasinya menyampaikan, pelarangan ekspor nikel akan menelantarkan 26 smelter. Karena pemilik smelter berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah <1,7%.

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan smelter.

“Jangan siksa anak bangsa sendiri demi kepentingan asing!” ujar Rahmat.

Kondisi ini akan melanggengkan mafia atau kartel nikel mengeruk keuntungan di atas penderitaan para penambang bijih nikel. Penetapan “harga kesepakatan” bijih nikel USD 27-30/WMT yang disampaikan Kepala BKPM, patut diduga merupakan titipan dari pemilik smelter asing.

Selama ini, smelter berada di zona nyaman dengan mudah membeli bijih nikel kadar >1,8% dengan harga sangat murah di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85.

Koordinator lapangan Dony Manurung menyebutkan, hari ini sudah yang ke-7 kalinya mereka turun aksi dan sudah sempat diterima beraudiensi dengan pihak DPR. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan jelas dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.

“Hari ini merupakan aksi yang ke-7, minggu lalu ada sekitar 1.000 mahasiswa datang ke tempat ini dan sempat diterima perwakilanya oleh DPR. Namun hingga saat ini, belum ada langkah nyata dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan kami,” ujarnya.

Dony mengatakan, salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta DPR untuk segera membentuk Pansus untuk memberantas para kartel atau mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia. Mereka juga meminta Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan investigasi terkait banyaknya pekerja asing asing asal Tiongkok melebihi jumlah pekerja lokal. Serta meminta KPK untuk menyelidiki kebijakan Kepala BKPM terkait pelarangan ekspor bijih nikel.

“Kemarin kami sudah diterima sama Pak Rusda Mahmud dari Komisi VII, katanya mau dukung kami. Tapi saat ini belum terlihat langkah kongkret dari pihak DPR untuk membentuk Pansus yang kami minta,” ungkap Dony. (ULI)